Kabarupdate.net | Sukabumi – Aparat Penegak Hukum (APH) dikabarkan akan segera memanggil seorang kepala sekolah (kepsek) salah satu Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Sukabumi terkait dugaan rekayasa anggaran Dana BOS tahun 2022-2023.
Berdasarkan hasil investigasi di lapangan, berkas dugaan pelanggaran tersebut telah sampai di Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Barat. Dalam waktu dekat, oknum kepsek beserta beberapa staf sekolah akan dipanggil untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Nilai dugaan rekayasa anggaran ini mencapai hampir Rp900 juta. Selain Dana BOS, terdapat pula permasalahan pada anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) di sekolah tersebut.
Hary, Ketua Forum Jurnalis Independen Sukabumi (FJIS) yang juga seorang aktivis, mengungkapkan rasa kecewanya terhadap dugaan tindakan tersebut. “Sangat disayangkan jika masih ada kepala sekolah yang bermain-main dengan Dana BOS. Ini tidak etis karena Dana BOS bersumber dari APBN dan berpotensi merugikan negara. Kami berharap APH dapat bersikap profesional dan transparan dalam menangani kasus ini agar menjadi pelajaran bagi sekolah lainnya,” tegasnya.
Hary juga menyoroti masalah lain terkait penggunaan DAK yang diduga tidak sesuai mekanisme dan DSP yang menurutnya sudah tidak diperbolehkan. “Setahu saya, DSP itu sudah tidak diperbolehkan. Kasus ini harus menjadi perhatian serius,” tambahnya.
Ia turut mendesak Kantor Cabang Dinas (KCD) selaku pihak yang bertanggung jawab atas sekolah-sekolah di wilayah tersebut untuk lebih peka dan segera mengambil tindakan.
Hingga berita ini ditulis, pihak sekolah yang bersangkutan belum memberikan klarifikasi secara terbuka kepada media dan terkesan tertutup.
*Ismet