KABAR UPDATE | BANDUNG – Bupati Sukabumi H. Asep Japar menghadiri kegiatan penandatanganan Deklarasi Bersama dan Pakta Integritas bagi para pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang akan diperpanjang bersama pengelola proyek strategis di Jawa Barat. Kegiatan tersebut berlangsung di Bale Pakuan, Jalan Otto Iskandardinata No.1, Kota Bandung, Kamis (18/06/2026).
Acara yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Barat H. Dedi Mulyadi ini menjadi langkah penguatan komitmen pemerintah daerah bersama pelaku usaha pertambangan dalam mewujudkan tata kelola sektor pertambangan yang lebih tertib, transparan, dan berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Barat menegaskan bahwa penandatanganan deklarasi dan pakta integritas bukan sekadar agenda administratif, melainkan bentuk keseriusan seluruh pihak dalam menjalankan aktivitas pertambangan sesuai aturan yang berlaku.
Menurutnya, investasi di sektor pertambangan harus berjalan secara sehat dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
"Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendukung investasi yang sehat dan bertanggung jawab. Namun seluruh aktivitas pertambangan harus memperhatikan aspek lingkungan, keselamatan kerja, kepentingan masyarakat sekitar, serta kontribusinya terhadap pembangunan daerah," ujarnya.
Ia menambahkan, perusahaan pertambangan yang masa izinnya akan diperpanjang diharapkan dapat memenuhi seluruh kewajiban, baik dari sisi administrasi, teknis, lingkungan, maupun sosial.
Selain itu, keberadaan perusahaan pertambangan diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan kesejahteraan, serta mendukung pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah kepala daerah dari berbagai wilayah di Jawa Barat, di antaranya Kabupaten Sukabumi, Bogor, Bandung, Sumedang, Bandung Barat, Cianjur, dan Tasikmalaya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sukabumi H. Asep Japar hadir didampingi Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), serta Kepala DPMPTSP Kabupaten Sukabumi.
Jurnalis: Ismet