KABAR UPDATE | SUKABUMI – DPRD Kabupaten Sukabumi menggelar rapat paripurna pada Selasa (13/10/2026) dengan membahas tiga agenda utama, yakni kesepakatan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan APBD setelah evaluasi gubernur, kesepakatan Rancangan APBD (RAPBD) Tahun Anggaran 2027, serta penyampaian nota pengantar Bupati Sukabumi terkait perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali, menyampaikan bahwa kesepakatan Perubahan APBD dilakukan bersama Bupati Sukabumi sebagai bagian dari tahapan penyusunan anggaran daerah.
“Alhamdulillah, hari ini kita bersama Pak Bupati sudah melakukan penandatanganan kesepakatan untuk APBD Perubahan. Harapannya, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dapat diprioritaskan sesuai kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara menyeluruh,” ujar Budi.
Selain Perubahan APBD, RAPBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2027 juga telah disepakati bersama dan selanjutnya akan menjalani evaluasi oleh Gubernur Jawa Barat.
Sementara itu, pembahasan mengenai perubahan SOTK akan berlanjut pada agenda rapat paripurna berikutnya, yakni penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD.
Penurunan APBD Dipicu Berkurangnya Dana Bagi Hasil
Dalam keterangannya, Budi menjelaskan bahwa penurunan nilai APBD bukan disebabkan oleh berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), melainkan karena adanya penurunan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Penurunan kita itu bukan dari PAD yang berasal dari daerah, tetapi ada penurunan dana bagi hasil dari provinsi. Nah, itu berimplikasi terhadap penurunan APBD kita, sekitar Rp7,4 miliar,” jelasnya.
Dengan adanya penyesuaian tersebut, nilai APBD Kabupaten Sukabumi berada pada kisaran Rp4 triliun lebih, atau mengalami penurunan dibandingkan sebelumnya.
Kondisi ini menjadi perhatian dalam penyusunan program dan kegiatan pemerintah daerah agar penggunaan anggaran tetap efektif serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Tetap Diutamakan
Budi menegaskan, meskipun anggaran dalam Perubahan APBD mengalami penurunan, pemerintah daerah diharapkan tetap mampu menjaga optimisme dan melakukan penyesuaian terhadap program yang telah direncanakan.
Menurutnya, kegiatan yang belum mendesak perlu dievaluasi agar anggaran dapat dialihkan untuk mendukung program yang lebih prioritas dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Walaupun dalam APBD Perubahan ini anggaran kita bukan bertambah, tetapi justru berkurang, saya berharap pemerintah tetap optimistis dan bisa merealokasi kegiatan yang kurang prioritas menjadi kegiatan prioritas,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama dengan mempertahankan program-program strategis yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
“Yang pertama, kita lakukan efisiensi dengan memprioritaskan kegiatan-kegiatan untuk kepentingan masyarakat. Masalah pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur menjadi prioritas, sementara kegiatan yang sifatnya masih bisa ditunda dapat disesuaikan,” pungkasnya.
Melalui langkah efisiensi dan penentuan skala prioritas tersebut, DPRD berharap pelaksanaan anggaran Kabupaten Sukabumi tetap berjalan optimal, meskipun menghadapi penyesuaian fiskal, sehingga pelayanan publik dan pembangunan daerah tetap dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Jurnalis : Sopiyan