KABAR UPDATE | SUKABUMI - Ramai jadi sorotan publik dengan adanya dua versi Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di kabupaten sukabumi yang mana pada bulan mei lalu telah di adakan musyawarah daerah (musda) Knpi namun di tengah hasil musda yang belum juga ada kepastian akan pelantikan dan SK yang di keluarkan oleh pihak yang kemaren musda .
Muncul di hadapan publik SK Ketua Karetaker DPD KNPI Kabupaten Sukabumi versi ketua umum Dr. Ali Hanafiah yang telah dengan resmi menunjuk Ahmad Jamaludin sebagai ketua karetaker yang akan segera bertugas mempersiapkan musda .
Sehingga hal ini jelas menjadi sorotan tajam beberapa pihak yang mana jika memang menilik ke belakang dan ke DPP KNPI pusat pada hari ini DPP KNPI memang masih banyak versi yang berkembang sehingga hal itu jelas
Akan menjadi bom waktu untuk pengelolaan dana hibah di setiap kota kabupaten bahkan provinsi di seluruh indonesia jika memang dualisme atau pun versi versi Knpi ini bermunculan
Hari ini Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMAKI) memberikan tanggapan serius mengenai adanya dualisme KNPI di Kabupaten Sukabumi
Yang mana menurut Paiman Tamim ,Ketua Presidium AMAKI pihaknya wajib angkat bicara bukan tentang dualisme karena dualisme bukan hal baru di KNPI dan tidak perlu di ributkan yang mana nanti juga dapat terlihat dari kualitas pemuda yang hadir berkontribusi untuk daerah" Cetus Paiman
Namun yang menjadi sorotan paiman mengenai realisasi Dana Hibah untuk KNPI di Kabupaten Sukabumi apalagi hasil investigasi dan pemantauan lapangan tim AMAKI bahwa dana hibah KNPI di kabupaten sukabumi lumbayan besar diduga mencapai 1 miliyar lebih
Sehingga jelas juklak juknis penerimaan hibah serta proses prealisasian pada hibah tersebut wajib menjadi sorotan semua pihak karena bagaimana pun itu adalah uang negara tidak hanya itu kami juga mempertanyakan seluruh realisasi anggaran hibah Knpi beberapa tahun kebelakang jangan sampai ada dugaan penyalahgunaan anggaran dan pemanfaatan posisi" tegas Paiman
Maka dengan hal itu Amaki meminta kepada Aparatur Penegak Hukum untuk segera bertindak memanggil dan memeriksa semua pihak yang berkaitan dengan perealisasian anggaran hibah apalagi dengan informasi lapangan bahwa pihak Knpi yang menggelar musda kemaren belum juga mengadakan pelantikan dan mendapatkan SK kedudukan
Sehingga jelas dari mana dasar realisasi anggaran hibah tersebut serta dengan adanya Knpi versi baru ini juga perlu menjadi perhatian semua pihak disaat memang ada dualisme mari kita semua menjadi penonton dan juri yang baik
Siapa yang lebih layak menjadi ikon Knpi jangan sampai keduanya hanya berhasrat akan anggaran hibah namun tanpa ada kontribusi besar terhadap kemajuan dan pembangunan daerah
Amaki juga mengingatkan kepada kubu knpi yang baru agar memanfaatkan panggung kepemudaan untuk meraup keuntungan namun harus berdasarkan nurani sebagai pemuda yang kritis dan berkontribusi
Dengan semua itu Amaki dengan tegas meminta Tipikor Polres Sukabumi Atau pun Kejaksaan Negeri Sukabumi dan inspektorat untuk segera memanggil semua pihak yang terikat dan terkait pada hibah itu serta kepada Pemda Sukabumi
Amaki memberikan ultimatum keras agar pemda tidak gegabah dalam melakukan realisasi pemberian dana hibah harus jelas juklak juknis dan arah realisasi agar anggaran negara tidak jadi sia sia apalagi dengan adanya dua kubu bisa saja menjadi Bom waktu yang dahsyat untuk pemda
Pemda perlu berkaca pada kasus DLH dan Disdagin Kabupaten Sukabumi jangan sampai Hibah ini pun akan menambah rentetan buruk citra Kabupaten Sukabumi.pungkasnya.
Jurnalis: Budiman