KABAR UPDATE | SUKABUMI – Memasuki satu tahun masa kepemimpinan Bupati Sukabumi, sejumlah capaian dan tantangan pembangunan daerah menjadi perhatian berbagai pihak. Beragam persoalan dinilai masih perlu mendapat perhatian serius, mulai dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan hingga perekonomian masyarakat.
Berdasarkan data yang ada, total panjang jalan yang berstatus sebagai jalan kabupaten di Kabupaten Sukabumi mencapai sekitar 1.424,36 kilometer. Namun dari jumlah tersebut, masih terdapat sekitar 507,6 kilometer atau sekitar 35,63 persen yang berada dalam kondisi rusak berat. Kondisi ini dinilai cukup mempengaruhi mobilitas masyarakat serta aktivitas ekonomi di sejumlah wilayah.
Selain persoalan infrastruktur, beberapa sektor lain seperti kesehatan, pendidikan, sosial, dan ekonomi juga dinilai masih membutuhkan penanganan yang lebih optimal. Sejumlah kalangan menilai arah kebijakan pembangunan daerah masih perlu diperjelas agar memiliki identitas yang kuat dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Di sisi lain, penyusunan sejumlah peraturan daerah (Perda) juga dinilai berjalan cukup lambat. Kondisi ini dikhawatirkan dapat berdampak terhadap iklim investasi di Kabupaten Sukabumi, yang seharusnya dapat menjadi salah satu sumber penguatan ekonomi daerah.
Dalam upaya membangun Kabupaten Sukabumi yang lebih baik, pemerintah daerah juga dihadapkan pada tantangan defisit anggaran yang diperkirakan mencapai hampir Rp700 miliar. Untuk mengatasi kondisi tersebut, sejumlah langkah dinilai perlu dilakukan, seperti melakukan efisiensi anggaran pada kegiatan yang bersifat seremonial, pengurangan tunjangan kinerja non-wajib, pembatasan perjalanan dinas, serta penghematan belanja barang yang tidak memiliki dampak langsung bagi masyarakat.
Selain itu, pemerintah daerah juga didorong untuk memperkuat koordinasi lintas sektoral serta meningkatkan komunikasi dengan pemerintah provinsi dan pusat guna menjaga keberlanjutan pembangunan di daerah.
Upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan membuka peluang kerja sama investasi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu skema yang dinilai memungkinkan adalah kerja sama pembangunan melalui konsep Build Operate Transfer (BOT), di mana pihak swasta dapat membantu pembangunan infrastruktur yang memiliki nilai manfaat tinggi bagi masyarakat dan pemerintah daerah.
Ketua Jurnalis Warga Indonesia (JWI) Sukabumi Raya, Lutfi Yahya, turut menyoroti persoalan reforma agraria di Kabupaten Sukabumi. Menurutnya, terdapat sekitar 18 kecamatan yang mengalami keterlambatan pertumbuhan ekonomi karena wilayahnya dikelilingi oleh kawasan perkebunan.
Ia menilai pemerintah daerah perlu segera merumuskan arah kebijakan yang jelas guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun sumber daya manusia. Dengan potensi yang dimiliki, Sukabumi dinilai seharusnya mampu berkembang lebih pesat sebagai daerah penyangga ibu kota dan kota-kota besar di sekitarnya.
Lutfi juga mendorong agar pemerintah daerah membentuk tim khusus Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) guna mempercepat penyusunan kebijakan yang selaras dengan program pemerintah pusat.
Menurutnya, langkah tersebut penting agar program reforma agraria dapat benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan perekonomian masyarakat di Kabupaten Sukabumi.
Di akhir pernyataannya, Lutfi menyampaikan harapan agar Bupati Sukabumi berani mengambil langkah-langkah strategis serta terobosan yang terukur dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang ada.
“Untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Kabupaten Sukabumi, dibutuhkan keberanian dalam mengambil kebijakan yang tepat dan terukur. Jangan sampai pendekatan yang terlalu kompromistis justru membuat masalah tidak terselesaikan secara menyeluruh,” ujarnya.
(Red)