KABAR UPDATE | BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi yang melibatkan Pemerintah Daerah dan DPRD se-Jawa Barat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Pakuan, Jalan Otto Iskandar Dinata No. 1, Kota Bandung, Rabu (4/6).
Rakor ini bertujuan memperkuat sinergitas dan kolaborasi antara kepala daerah dan DPRD dalam upaya pemberantasan korupsi terintegrasi, khususnya di bawah koordinasi Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II KPK.
Dalam kegiatan tersebut, hadir Bupati Sukabumi H. Asep Japar bersama Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Budi Azhar Mutawali. Keduanya turut didampingi oleh Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah, serta Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Sukabumi.
Dalam sambutannya, Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menjaga proses perencanaan dan penganggaran APBD dari segala bentuk intervensi yang tidak bertanggung jawab. Ia menekankan bahwa kebijakan anggaran harus berorientasi pada kepentingan publik demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Pemprov Jabar juga akan terus memperkuat fungsi pengawasan dan pengendalian agar tata kelola pemerintahan terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)," tegas Gubernur.
Dedi Mulyadi berharap, Rakor ini mampu melahirkan keputusan konkret yang mempererat sinergi lintas sektor dalam upaya pemberantasan korupsi di seluruh wilayah Jawa Barat.
Sebagai bentuk komitmen bersama, acara ditutup dengan penandatanganan dokumen komitmen antikorupsi oleh seluruh kepala daerah dan ketua DPRD se-Jawa Barat. Penandatanganan ini menjadi simbol keseriusan para pemimpin daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan bersih dari korupsi.
Jurnalis: Sopiyan