KABAR UPDATE | KOTA SUKABUMI - Peringatan Hari Ulang Tahun ke-112 Kota Sukabumi tidak sekadar seremoni bagi Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki. Momentum ini dijadikan titik tekan untuk menguji keseriusan arah pembangunan, mulai dari kinerja aparatur, prioritas infrastruktur, hingga disiplin anggaran daerah.
Dalam keterangannya usai kegiatan di Lapang Merdeka, Rabu (1/4/2026), Ayep menegaskan bahwa narasi “maju dan berdaulat lahir batin” tidak boleh berhenti sebagai slogan. Ia menuntut penerjemahan konkret melalui capaian kinerja pemerintah yang terukur dan berdampak langsung pada masyarakat.
“Empat tahun ke depan harus menghasilkan kesejahteraan nyata. Itu berarti tidak ada ruang untuk kinerja biasa-biasa saja,” tegasnya.
Ayep bahkan mematok standar tinggi bagi aparatur, dengan target capaian kinerja di atas 90. Menurutnya, profesionalisme dan akuntabilitas bukan lagi pilihan, melainkan prasyarat mutlak jika pemerintah ingin menjaga kepercayaan publik sekaligus mempercepat hasil pembangunan.
Di sisi program, Pemkot Sukabumi mulai menggulirkan sejumlah agenda strategis, salah satunya rencana Sekolah Rakyat. Namun, realitas geografis menjadi tantangan serius. Keterbatasan lahan datar dengan luas ideal 5–6 hektare membuat biaya pembangunan melonjak jika dipaksakan.
Alih-alih menunggu kondisi ideal, Ayep memilih pendekatan bertahap dengan membangun sekolah perintis. Langkah ini menunjukkan pergeseran pola kebijakan dari sekadar perencanaan normatif menuju eksekusi adaptif di lapangan.
“Yang penting program jalan dulu, sambil kita siapkan skema besar yang lebih ideal,” ujarnya.
Lebih jauh, ia mengunci arah pembangunan tiga tahun ke depan pada sektor infrastruktur. Namun, ia mengingatkan bahwa orientasi tidak boleh lagi sekadar pada penyerapan anggaran, melainkan kualitas hasil.
Ayep menekankan setiap proyek harus memiliki daya tahan panjang dan manfaat riil, bahkan ditargetkan bisa digunakan hingga 25 tahun. Pernyataan ini sekaligus menjadi kritik terhadap pola pembangunan sebelumnya yang dinilai belum sepenuhnya berorientasi keberlanjutan.
Di saat yang sama, strategi efisiensi anggaran menjadi pilar utama. Pemkot Sukabumi menargetkan penghematan belanja barang dan jasa hingga 20–30 persen, melalui evaluasi menyeluruh dan konsultasi dengan lembaga pengawas seperti BPK dan BPKP.
Langkah ini tidak hanya soal penghematan, tetapi juga upaya menutup celah inefisiensi yang selama ini kerap terjadi dalam struktur belanja daerah.
“Efisiensi bukan sekadar memangkas, tapi memastikan setiap rupiah bekerja maksimal,” kata Ayep.
Terkait kebijakan nasional seperti pembatasan BBM dan skema work from home (WFH), Pemkot menegaskan posisi adaptif dengan mengikuti arahan pemerintah pusat. Meski demikian, Ayep memastikan fungsi pelayanan publik tidak akan terganggu, dengan sebagian pejabat tetap bekerja aktif di kantor.
Di ujung kebijakan, Ayep menempatkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai kunci. Ia menilai penguatan fiskal menjadi fondasi utama agar pemerintah tidak bergantung sepenuhnya pada transfer pusat.
Dengan ruang fiskal yang lebih sehat, menurutnya, Pemkot Sukabumi akan memiliki fleksibilitas lebih besar dalam mengeksekusi program prioritas secara berkelanjutan.
“HUT ke-112 ini harus jadi koreksi bersama. Kita ingin pembangunan yang lebih disiplin, lebih efisien, dan benar-benar dirasakan masyarakat,” tandasnya.
Jurnalis: Evi Susanti