KABAR UPDATE | SUKABUMI – Tepat pada Rabu, 1 April 2026, Kota Sukabumi seharusnya bersukacita merayakan Hari Jadi yang ke-112. Namun, alih-alih diwarnai dengan seremoni penuh khidmat, Balai Kota dan Gedung DPRD Kota Sukabumi justru "dikepung" oleh gelombang kemarahan warga. Forum Warga Cibeureum Bersatu (Forwacib) hadir membawa "kado pahit" berupa rapor merah terhadap pelaksanaan program unggulan nasional, Makan Bergizi Gratis (MBG).
Aksi unjuk rasa yang berlangsung panas di tengah agenda Rapat Paripurna HUT Kota ini bukan tanpa alasan. Massa menuding adanya praktik kotor, mulai dari dugaan penggelembungan anggaran (mark up) hingga praktik nepotisme yang menggurita di tingkat kecamatan, khususnya di wilayah Cibeureum.
Dadan Jhon: "Jangan Rampas Hak Gizi Anak Demi Bisnis Keluarga!"
Ketua Forwacib, Dadang Hermawan yang lebih dikenal dengan sapaan Dadan Jhon, menjadi motor penggerak aksi ini. Dalam orasinya yang menggelegar di bawah terik matahari, Dadan Jhon membongkar fakta-fakta lapangan yang menurutnya sangat mencederai rasa keadilan masyarakat.
"Kita bicara soal masa depan anak-anak kita. Program MBG ini adalah harapan bangsa, tapi di Sukabumi, khususnya Cibeureum, kami mencium aroma busuk. Kami menduga kuat ada praktik mark up harga makanan yang tidak masuk akal jika dibandingkan dengan kualitas menu yang diterima siswa di sekolah!" tegas Dadan Jhon dengan nada bicara yang meledak-ledak.
Dadan membeberkan bahwa spesifikasi makanan yang seharusnya memenuhi standar gizi tinggi, nyatanya seringkali datang dengan kualitas seadanya. Ia menduga selisih anggaran yang cukup besar mengalir ke kantong-kantong oknum yang tidak bertanggung jawab.
"Contoh konkret, nilai anggaran per porsi itu jelas, tapi yang sampai ke meja siswa seringkali jauh dari ekspektasi. Ini bukan sekadar kesalahan teknis, ini adalah dugaan perampokan hak gizi anak sekolah!" tambahnya.
Ujang Kujud Soroti Monopoli dan Nepotisme Dapur MBG
Tak kalah tajam, Koordinator Aksi Ujang Taufik alias Ujang Kujud, menyoroti sisi gelap manajemen operasional dapur MBG. Ujang mengungkapkan adanya dugaan kuat praktik nepotisme dalam penentuan pemasok bahan baku pangan. Menurutnya, pelaku UMKM lokal dan Koperasi Merah Putih (KMP) yang seharusnya diberdayakan, justru terdepak oleh kekuatan "jalur belakang".
"Kami menerima banyak aduan dari teman-teman UMKM dan pengurus KMP. Mereka ingin berkontribusi, ingin memasok bahan baku berkualitas, tapi pintu selalu tertutup. Mengapa? Karena diduga ada 'main mata' dan kedekatan keluarga antara pengelola dapur dengan oknum-oknum tertentu," ujar Ujang Kujud.
Ujang menceritakan salah satu contoh ironis di mana seorang pedagang tahu lokal dengan kualitas jempolan tidak bisa masuk ke rantai pasok. Namun, vendor lain dengan kualitas produk yang lebih rendah justru diterima dengan mudah karena faktor hubungan keluarga.
"Ini gila! Jika kualitas yang dikalahkan oleh kedekatan darah, lalu kapan UMKM lokal kita bisa berkembang? Program ini harusnya menjadi stimulus ekonomi bagi rakyat kecil, bukan malah jadi ladang monopoli keluarga oknum tertentu. Kami punya data, kami punya bukti siapa saja yang bermain di Dapur Cibeureum!" ancam Ujang Kujud.
Kritik Pedas Terhadap Lemahnya Pengawasan
Kedua tokoh Forwacib ini sepakat bahwa carut-marut ini terjadi karena matinya fungsi pengawasan di tingkat daerah. Mereka menilai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN) sengaja ditabrak oleh pelaksana di lapangan.
"Satgas MBG Kota seolah-olah tidur pulas. Mereka tidak tahu atau pura-pura tidak tahu bahwa di tingkat bawah, aturan itu hanya jadi hiasan kertas. Pengawasan harian nol besar! Jika warga tidak bergerak hari ini, mungkin kebobrokan ini akan terus ditutupi rapat-rapat," kata Ujang Kujud menyindir kinerja Satgas.
Ketua Satgas MBG Akhirnya Mengaku: "Kami Teledor"
Setelah didesak oleh massa aksi, Ketua Satgas MBG Kota Sukabumi, Andri Setiawan, akhirnya muncul untuk memberikan klarifikasi. Di depan massa Forwacib, Andri tidak menampik adanya kendala serius dalam koordinasi dan pengawasan di tingkat kecamatan.
Ia mengakui bahwa pihak Koordinator Wilayah (Korwil) dan Koordinator Kecamatan (Korcam) tidak menjalankan tugas pelaporan secara disiplin, terutama selama bulan Ramadan.
"Memang ada keteledoran, terutama dari pihak Korwil yang belum menyampaikan laporan menu harian selama bulan puasa kemarin. Padahal, secara prosedur, mereka wajib melaporkan menu harian setiap hari tanpa terkecuali," aku Andri Setiawan di hadapan massa yang emosi.
Andri juga secara terbuka meminta maaf atas ketidaknyamanan dan dugaan-dugaan miring yang berkembang di masyarakat. Ia berjanji akan segera mengambil langkah tegas untuk membersihkan internal Satgas dari oknum yang mencoba bermain-main dengan anggaran negara.
"Kami memohon maaf atas keteledoran ini. Semua masukan dari Pak Dadan Jhon dan Pak Ujang Kujud akan kami jadikan dasar evaluasi menyeluruh. Masalah ini juga akan segera kami koordinasikan dan laporkan ke Badan Gizi Nasional (BGN) di tingkat pusat agar ada audit yang jelas," pungkas Andri.
Desakan Audit Investigatif dan Sanksi Pecat
Mendengar janji Satgas, Forwacib menegaskan bahwa mereka tidak akan berhenti hanya pada kata maaf. Dadan Jhon dan Ujang Kujud menuntut adanya audit investigatif yang dilakukan oleh pihak independen maupun BGN Pusat.
"Kami tidak butuh kata maaf, kami butuh perbaikan sistem dan keadilan. Jika terbukti ada oknum yang melakukan mark up atau menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan keluarga, tidak ada kata lain: Pecat! Dan seret ke jalur hukum!" tegas Dadan Jhon menutup orasinya.
Analisis: MBG Sukabumi di Persimpangan Jalan
Polemik program Makan Bergizi Gratis di Kota Sukabumi ini menjadi alarm keras bagi pemerintah pusat. Di tengah ambisi besar meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui gizi yang baik, praktik-praktik koruptif di tingkat lokal masih menjadi hantu yang menakutkan.
Kesaksian Dadan Jhon dan Ujang Kujud tentang sulitnya UMKM masuk ke dalam ekosistem MBG menunjukkan bahwa desentralisasi pengelolaan tanpa pengawasan ketat hanya akan melahirkan raja-raja kecil di tingkat kecamatan.
Kini, bola panas ada di tangan Badan Gizi Nasional. Akankah laporan dari Sukabumi ini ditindaklanjuti dengan pembersihan besar-besaran, ataukah akan menguap begitu saja seiring berjalannya waktu? Warga Sukabumi, terutama di Cibeureum, dipastikan akan terus mengawal janji Satgas untuk melakukan evaluasi total.
Jurnalis: Evi Susanti