Kabarupdate.net | Jakarta– Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat bersama jajaran Dewan Ekonomi Nasional (DEN) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (19/3/25). Pertemuan ini membahas strategi penguatan industri padat karya melalui deregulasi besar-besaran guna meningkatkan daya saing, menciptakan lapangan kerja, dan mempercepat investasi di sektor tekstil, produk tekstil, sepatu, serta sektor padat karya lainnya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa sektor tekstil dan produk tekstil menjadi salah satu perhatian utama pemerintah. Saat ini, sektor tersebut menyerap hampir 4 juta tenaga kerja dan mencatatkan ekspor lebih dari USD 2 miliar.
“Arahan pertama tentu pemerintah harus melihat dari keseluruhan supply chain dan melakukan harmonisasi tarif. Kedua, pemerintah merespons barang yang di-dumping melalui tindakan anti-dumping. Pemerintah juga akan membentuk satuan tugas (satgas) untuk mempercepat kebijakan ini,” ujar Airlangga dalam keterangan pers usai rapat.
Selain deregulasi, Presiden Prabowo juga mendorong agar sektor padat karya masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) guna memperoleh kemudahan perizinan dan fasilitas insentif.
Untuk menjaga daya saing industri, pemerintah menyiapkan paket revitalisasi mesin produksi dengan menyediakan kredit investasi sebesar Rp 20 triliun. Kredit ini diberikan dengan subsidi bunga 5 persen bagi sektor padat karya seperti tekstil, sepatu, makanan dan minuman, serta furnitur.
“Kita berharap sektor padat karya ini bisa ditangani dengan baik, sehingga lapangan kerja bisa tercipta. Dengan adanya EU CEPA, industri ini diharapkan kembali bergeliat,” tambah Airlangga.
Sementara itu, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa pemerintah akan segera menindaklanjuti arahan Presiden melalui rapat terbatas dalam waktu dekat. Tim dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan DEN telah bekerja sama dalam mempersiapkan kebijakan deregulasi ini.
“Saya kira ini perintah yang jelas dan akan segera ditindaklanjuti. Rapat terbatas akan digelar minggu depan untuk mengumumkan langkah-langkah konkret. Deregulasi ini diharapkan tidak menghambat industri yang ingin masuk ke Indonesia,” ujar Luhut.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan agar deregulasi berjalan dengan baik. “Presiden memberikan instruksi yang sangat jelas mengenai deregulasi, yang bertujuan untuk mengurangi korupsi, meningkatkan efisiensi, dan membangun ekosistem perekonomian yang lebih baik,” tutupnya. (*)