KABAR UPDATE | JAKARTA — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menerima jajaran Badan Pengusahaan (BP) Batam di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (22/5). Pertemuan tersebut difokuskan pada laporan progres kerja BP Batam, terutama dalam percepatan investasi dan penyelarasan kebijakan strategis antara pemerintah pusat dan daerah.
Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, mengungkapkan bahwa pihaknya melaporkan sejumlah inisiatif untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Salah satu langkah utama adalah penerapan sistem manajemen lahan terpadu (land management system) guna mempercepat dan menata pengelolaan lahan secara efisien.
“Alhamdulillah pada sore hari ini kami dapat bersilaturahmi dengan Bapak Presiden. Pada intinya, kita diberikan ruang oleh beliau untuk menyampaikan progres terkait pekerjaan kami di BP Batam,” ujar Amsakar usai pertemuan.
Selain itu, BP Batam juga melakukan penyederhanaan proses perizinan dengan menghapus kewajiban fatwa planologis serta mengintegrasikan sistem pelayanan antara Pemerintah Kota Batam dan BP Batam.
“Penyederhanaan pelayanan perizinan dilakukan dengan menghilangkan fatwa planologis, dan ada pengintegrasian antara pelayanan Pemerintah Kota Batam dengan BP Batam,” jelas Amsakar.
Amsakar menambahkan bahwa pihaknya juga meminta arahan dari Presiden Prabowo terkait fokus kerja ke depan, khususnya dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
“Target RPJMN 8 persen pertumbuhan ekonomi, insyaallah Batam akan berikhtiar untuk melampauinya. Data dari BPS, BKPM, dan LPEM UI menunjukkan tren pertumbuhan ekonomi dan investasi di Batam cukup kondusif,” tuturnya.
Presiden Prabowo, lanjut Amsakar, menyambut positif laporan tersebut dan menyatakan dukungannya terhadap langkah-langkah BP Batam. Kepala Negara juga berkomitmen untuk melakukan penyelarasan regulasi yang dinilai masih menjadi hambatan dalam pengembangan investasi.
“Pak Presiden memberikan arahan agar kami terus bersemangat, dan beliau akan menyelaraskan berbagai regulasi yang menghambat perkembangan investasi,” pungkas Amsakar.
Sumber: BPMI Setpres
Editor: Ismet