KABAR UPDATE | SUKABUMI – Bupati Sukabumi, H. Asep Japar, menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sukabumi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Jawaban tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD yang digelar di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Sukabumi, Kamis (2/10/2025).
Sidang paripurna turut dihadiri Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Forkopimcam, serta tamu undangan lainnya.
Dalam rapat tersebut, Bupati Asep Japar memberikan tanggapan rinci terhadap pandangan seluruh fraksi, mulai dari Fraksi Partai Golkar, Gerindra, PKS, PDIP, PKB, Demokrat, hingga PPP. Ia menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas saran serta masukan yang diberikan DPRD, yang dinilai menjadi bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan anggaran agar lebih berpihak kepada masyarakat.
“Kami berkomitmen untuk senantiasa menjaga kedisiplinan waktu, kualitas perencanaan, dan transparansi dalam proses penyusunan APBD. Anggaran yang disusun harus benar-benar sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Bupati.
Lebih lanjut, Asep Japar menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus mendorong intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, memperkuat kebijakan fiskal, serta mencegah kehilangan potensi PAD maupun potensi fraud dalam pengelolaannya.
“Kami telah menugaskan Bapenda bersama perangkat daerah terkait untuk melakukan terobosan dan inovasi agar target PAD 2026 lebih realistis dan bisa melampaui capaian sebelumnya,” jelasnya.
Ia juga optimistis strategi penguatan pendapatan tersebut akan memperluas ruang fiskal untuk membiayai pembangunan daerah yang lebih berkeadilan.
Selain itu, belanja daerah dipastikan akan diprioritaskan pada pemenuhan belanja wajib pelayanan dasar, belanja wajib non-pelayanan dasar, serta belanja pilihan sesuai kondisi fiskal dan kebutuhan riil masyarakat. Evaluasi terhadap belanja setiap perangkat daerah pun akan diperketat agar sesuai dengan tupoksi, capaian indikator kinerja, serta ketentuan mandatory spending seperti alokasi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan dana desa.
Bupati meyakini bahwa kualitas belanja daerah akan semakin baik, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sukabumi.
Jurnalis: Sopiyan